
“Soroti Tingginya Belanja Pegawai, Fraksi PPP ingatkan APBD Harus Lebih Pro-Rakyat”
Rembang, 20 November 2025 — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang digelar pada hari Kamis (20/11). Salah satu sorotan utama adalah dominasi belanja pegawai yang mencapai lebih 50% dari total anggaran, sementara belanja modal yang menyentuh langsung kebutuhan pembangunan masyarakat hanya berada pada kisaran 5%.
Abdul Mu’id, juru bicara Fraksi PPP menegaskan bahwa komposisi anggaran seperti ini tidak sejalan dengan harapan publik yang menunggu percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan perbaikan infrastruktur dasar. PPP menekankan bahwa APBD adalah instrumen utama pemerintah daerah untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan sekadar mengurus urusan administrasi.
“APBD harus lebih berpihak kepada kebutuhan rakyat, bukan hanya kebutuhan administrasi pemerintahan. Postur anggaran yang terlalu berat di belanja pegawai membuat ruang fiskal untuk pembangunan semakin sempit,” tegas Mu’id
Fraksi PPP menilai, kondisi tersebut berpotensi menghambat upaya pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama infrastruktur yang menjadi salah satu keluhan terbesar masyarakat—mulai dari jalan rusak, akses pertanian, hingga layanan dasar seperti air bersih dan fasilitas publik lainnya.
Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan ulang prioritas anggaran agar ruang belanja modal dapat diperluas secara bertahap. Menurut PPP, investasi pada infrastruktur bukan hanya kebutuhan jangka pendek, tetapi merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita memahami kebutuhan belanja pegawai, tetapi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang layak. Infrastruktur adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karena dari situlah aktivitas ekonomi rakyat bergerak,” sambungnya.
PPP juga mengingatkan bahwa APBD harus mencerminkan semangat keberpihakan kepada publik, terutama kelompok masyarakat yang selama ini paling merasakan dampak ketimpangan pembangunan. Karena itu, PPP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran agar lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Dengan kritik yang disampaikan, Fraksi PPP berharap RAPBD 2026 dapat disempurnakan sehingga menghasilkan arah pembangunan yang lebih kuat, lebih merata, dan benar-benar bermanfaat untuk rakyat Rembang.










