Author: DPC PPP Kab. Rembang

REMBANG, Dua pimpinan DPRD Kabupaten Rembang, Ketua DPRD Abdul Rouf dan Wakil Ketua DPRD Ridwan, dengan tegas membantah informasi yang menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang 2025 mengalami defisit. Menurut keduanya, informasi tersebut adalah hoaks.

Pernyataan ini disampaikan oleh Abdul Rouf dan Ridwan pada Senin (14 April 2025) siang, menanggapi beredarnya isu defisit APBD yang disebut-sebut mencapai Rp 252 miliar. Rouf menyatakan bahwa saat ini hanya ada satu APBD yang sah, yaitu APBD Induk 2025, sementara APBD Perubahan 2025 belum dilakukan pembahasan.

“Terkait defisit (APBD) Rp 252 miliar itu kurang tepat. Bahasa kasarnya hoaks karena itu belum merupakan produk hukum. Belum bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Rouf di hadapan mahasiswa yang tergabung dalam PMII yang hadir dalam audiensi tersebut.

Menurut Rouf, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rembang tentang APBD 2025, memang tercatat adanya defisit sebesar Rp 5 miliar. Namun, ia menegaskan bahwa defisit tersebut sudah ditutup dengan sektor pembiayaan yang juga dipasang sebesar Rp 5 miliar, sesuai dengan ketentuan dalam Perda.

Rouf juga menjelaskan bahwa pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung pekan lalu hanya membahas rencana-rencana yang akan diajukan dalam APBD Perubahan 2025. Ia menambahkan bahwa meskipun ada beberapa pos yang belum dianggarkan penuh selama 12 bulan, hal itu masih dalam tahap rencana dan belum memiliki kekuatan hukum.

“Soal adanya kebutuhan yang belum dianggarkan 12 bulan, karena belum ada pembahasan, itu belum ada kekuatan hukum. Belum ada pembahasan, baru informasi rencana Pak Bupati di dokumen perubahan akan menyampaikan ini. Ketika sudah ada pergeseran dan perubahan nanti, APBD akan seimbang lagi,” papar politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ridwan juga sependapat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Abdul Rouf. Ia mendukung penjelasan bahwa informasi mengenai defisit yang mencapai Rp 252 miliar tidaklah benar, karena belum menjadi produk hukum yang sah.

REMBANG – Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Rembang kembali mengangkat isu mengenai penyakit masyarakat (Pekat) yang semakin meluas di Kabupaten Rembang. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah maraknya kafe karaoke yang diduga banyak diiringi dengan praktik penjualan minuman keras.

Ketua GPK Kabupaten Rembang, Muhammad Mujib, menilai bahwa perkembangan kafe karaoke ini menunjukkan angka yang signifikan, bahkan membuat Rembang menjadi salah satu daerah dengan tingkat Pekat tertinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.

“Di Rembang nuwun sewu, terkait Pekat ratingnya menjadi daerah tertinggi dibandingkan daerah sekitar,” ujar Mujib, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi ini.

Mujib berharap pemerintah daerah, yang kini dipimpin oleh Harno dan Gus Hanies, bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Ia mengusulkan untuk meniru langkah yang pernah diambil oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun Kota Madinah, dengan menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan.

“Kuncinya apa, menciptakan efek taqwa kepada masyarakat. Bicara taqwa, tentunya perlu ada pencegahan-pencegahan melalui aturan,” tambah Mujib, menegaskan pentingnya peran regulasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang, Sulistiyono, mengakui bahwa maraknya kafe karaoke di Rembang tidak terlepas dari kemudahan sistem perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui program Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini, pengusaha cukup mengajukan izin secara online, dan dalam waktu singkat sudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga bisnis dapat langsung beroperasi.

“Cukup buka aplikasi, sudah keluar NIB dan sudah bisa operasional. Saat mau kita tertibkan, ternyata sudah punya izin,” ungkap Sulistiyono.

Dia juga menambahkan bahwa seringkali izin untuk kafe karaoke sudah terbit, meskipun pihak desa maupun forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopincam) belum mengetahui atau memberikan persetujuan.

Sebagai langkah ke depan, Sulistiyono berharap agar ada pembatasan lebih ketat melalui pembaruan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah untuk memastikan kafe karaoke tidak beroperasi sembarangan.

“Ini yang perlu dievaluasi, supaya perizinan kafe karaoke lebih selektif, dengan kebijakan dari daerah,” ujar Sulistiyono.

Dia juga menekankan bahwa masalah Pekat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP saja, melainkan melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat (Ormas), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan satuan kerja lainnya. Meskipun begitu, Satpol PP tetap siap menerima laporan dari warga mengenai penyakit masyarakat yang ada di sekitar mereka.

“Kami siap menindaklanjuti laporan,” tutup Sulistiyono.