Rekonsiliasi Terwujud: Kepemimpinan Baru PPP Resmi Diakui Pemerintah
Jakarta— Konflik dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya mencapai babak akhir setelah Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan kepengurusan resmi baru PPP periode 2025–2030. Dalam SK tersebut, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum, dan Gus Taj Yasin (Gus Yasin) diangkat sebagai Sekretaris Jenderal.
Dualisme di PPP bermula setelah Muktamar ke‑10 di Ancol yang memunculkan dua kubu bersaing: satu mendukung Mardiono, satu mendukung Agus Suparmanto. Keduanya kemudian sama-sama mengajukan susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum.
Kubu Agus Suparmanto bahkan menolak SK Menkum yang mengesahkan kepengurusan Mardiono, menilai keputusan tersebut cacat hukum dan tak memenuhi sejumlah persyaratan administratif ( Antara News )
Namun akhirnya, terjadi kesepakatan islah antara kedua kubu. Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Supratman menyampaikan bahwa penetapan Mardiono sebagai Ketum didasarkan pada verifikasi mekanisme AD/ART dan evaluasi internal partai.
Menkum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa ia menerima surat perubahan susunan pengurus dari pihak Mardiono dan setelah mempertimbangkan hasil islah internal, menandatangani SK baru untuk menyudahi dualisme. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam keputusan tersebut. ( Liputan6 )
Mardiono menyatakan bahwa islah dilakukan dengan dialog internal difasilitasi oleh “orang-orang baik” termasuk Gus Yasin, dan bahwa kepengurusan baru akan segera dilengkapi secara komprehensif.
Agus Suparmanto menyambut keputusan sebagai masa transisi yang memberi kesempatan penggabungan seluruh kubu PPP di bawah kepemimpinan Mardiono, sekaligus menyampaikan terima kasih dan harapan agar konflik internal benar-benar reda.
